Pascasarjanauin07’s Weblog

Just another WordPress.com weblog

PENDIDIKAN SWASTA DALAM SISDIKNAS

Posted by pascasarjanauin07 on February 16, 2008

PENDIDIKAN SWASTA DALAM SISDIKNAS 

A.     Pendahuluan

 

Pendidikan sebagai usaha sadar dalam upaya pembentukan karakter manusia, baik dari segi proses sampai hasil tidak dapat dielakan lagi urgensinya, dengan kata lain bahwa setiap manusia secara fitrah terlahir sebagai manusia berpengetahuan dengan rasa keingitahuan (courousitas) yang diberikan sang pencipta. Maka secara de fakto, manusia menciptakan sebuah system yang bernama lembaga pendidikan sebagai sarana manusia dalam mengembangkan potensinya. Hal ini dibuktikan dengan keberadaan suatu Negara sebagai intititas factual kekuasaan yang mempunyai otoritas dominan dalam pengembangan pendidikan sebagai salah satu upaya pemberdayaan SDM (Human Resourses) yang akan menjalankan estapeta kenegaraan. Dalam prosesnya, acapkali pelaksanaan operasional pendidikan baik dari input, proses transformasi, sampai output masih jauh dari harapan. Ketidapuasan selama ini terhadap pelaksanaan pendidikan dapat dilihat dari berbagai pendapat masyarakat sebagai customer pendidikan itu sendiri.

 

Pertama: sistem pendidikan yang selama ini berlangsung mengandung asas sentralistik dimana hegemoni Negara sebagai penyelenggara tunggal terlalu dominan dan mengabaikan asas multikulturalisme sebagai salah satu asset bangsa yang tidak dapat dikesampingkan. Indikasi penting dapat dilihat dari kurikulum yang sentralitik dan tidak cukup ruang untuk mengakomodir lokalitas kedaerahaan dan pengembanagan potensi psikomotorik. Contoh ril yang dapat dilihat adalah masih adanya UN (Ujian Nasional) sebagai salah satu tolakukur dominan kelulusan siswa. salah satu penolakan yang cukup jelas adalah UN hanya melahirkan manusia yang tidak menghargai hakekat pendidikan dan inprastruktur pendidikan yang tidak merata. Meskipun saat ini, sudah ada harapan untuk melakukan disentralisasi pendidikan, namun implikasinya masih setengah-setengah.

 Kedua: Masih adanya deskriminasi Negara terhadap pengelolaan pendidikan yang dilaksanakan oleh pihak swasta, terutama yang berkaitan dengan bantuan dana pendidikan. Padahal kontribusi lembaga pendidikan swasta dalam menghasilkan SDM yang berkualitas setidaknya cukup menggembirakan. Padahal apabila dikaji lebih jauh, lembaga pendidikan swasta telah membuktikan loyalitasnya pada ketentuan-ketentuan pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan dan harus diakui bahwa lembaga pendidikan swasta adalah bentuk pertama yang hadir dalam ranah pendidikan Indonesia. Ironis memang, tetapi itulah realitas. Melihat keprihatinan terhadap realitas pendidikan yang ada, terutama yang berkaitan dengan penyelenggaraaan pendidikan swasta, sangatlah penting untuk melihat potret pendidikan swasta saat ini dan posisinya dalam ranah Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS). Sebagaimana maklum bahwa SISDIKNAS berdasar UU.  No. 2 Tahun 1989 adalah sebagai subsistem dari sistem kehidupan nasional befungsi sebagai peragkat dalam mengatur pelaksanaan pendidikan nasional. [1] B.     Pembahasan1.      Pengertian Umum Pendidikan, Pendidikan Swasta, dan SISDIKASBanyak pendapat dan pandangan tentang arti pendidikan, tapi setidaknya pendapat-pendapat tersebut bermuara pada filosofis pemberdayaan manusia dan secara umum dapat dikatan pendidikan sebagai komunikasi terorganisasi dan berkelanjutan yang disusun untuk menumbuhkan belajar. [2] Proses komunikasi berkelanjutan tersebut sangat berkaitan dengan proses sosialisasi dalam mempersiapkan seorang anak untuk hidup dan bertahan hidup dari berbagai himpitan. Charles E. Skiner pernah mengatakan: “…Morever, if connected to the meaning of education one side is the process of socialization that prepare children to live in a society in harmony and give any preparing to handle the complicated life” [3]Pendidikan Swasta adalah pendidikan sekolah/ madrasah yang diselenggarakan oleh organisasi swasta atau non-pemerintah. Dasar kehadirannya adalah untuk membantu meringankan beban pemerintah dalam usahanya mewujudkan kebutuhan­ kebutuhan hidup masyarakat. Dalam hal ini, pendidikan swasta ikut berperan aktif sebagai mitra pemerintah dalam mencerdaskan masyarakat dan menyadarkannya akan kebutuhan pengetahuan, sehingga mereka mampu menciptakan kreativitas baik dalam bidang ekonomi, politik maupun kebudayaan.[4]Sedangkan SISDIKNAS adalah seperangkat aturan pendidikan yang dibuat Negara untu mengatur penyelenggaraan pendidikan  yang mengacu kepada cita-cita nasional sebagai Negara kesatuan dan mempunyai dwi fungsi, yaitu secara umum SISDIKNAS dalam upaya membina Negara kesatuan Indonesia dan secara khusus dalam rangka membina  potensi kemajemukan masyarakat seperti yang tercermin dalam UU. No. 2 Tahun 1989.[5]

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pendidikan swasta dalam SISDIKNAS adalah penyelenggaraan pendidikan diluar pemerintah yang diatur oleh pemerintah melalui seperangkat aturan, yaitu SISDIKNAS. Pada kesempatan ini, penulis mencoba memaparkan tentang posisi pendidikan swasta dalam SISDIKNAS.

 2.      Pendidikan Swasta Antara Harapan dan RealitasSecara historis, kemunculan pendidikan swasta sudah ada sebelum Indonesia merdeka. Format awal lembaga ­lembaga pendidikan swasta pada waktu itu lebih bersifat. Pesantren atau yang semisal dengannya (surau, kedah dan lainya) bisa dikatakan sebagai bentuk awal lembaga pedidikan swasta yang bersifat keagamaan, di mana mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Is­lam banyak memanfaatkan lembaga ini sebagai sentra pendidikan (agama). Walau mengambil bentuknya yang tidak formal, keberadaan Pesantren ini sebagai lembaga pendidikan dianggap berhasil dalam menciptakan pribadi­ pribadi yang sadar secara agama dan berhasil membentuk watak masyarakat Indonesia. Namun pada saat itu, pondok pesantren hanya diangap sebagai lembaga pendidikan jalur luar sekolah, sehingga out-put pesantren tidak diakui keberadaannya.[6] Selanjutnya, selain pesantren, lahir pula lembaga pendidikan bernuansakan agama, seperti dari  golongan Islam di antara sekolah yang muncul adalah sekolah pendidikan Muhammadiyah dan Ma’arif. Di lain pihak, juga muncul sekolah-sekolah yang tidak mendasarkan pada asas keagamaan, yaitu antara lain sekolah Kartini dan Taman Siswa. Sekolah-sekolah swasta ini, atas dasar kebijakan Jenderal Van Heutz seorang gubernur pemerintahan penjajah Belanda, kemudian mendapat subsidi dari pemerintah Belanda dengan syarat mematuhi peraturan dan tidak mengganggu ketertiban umum. Sekolah-sekolah swasta (khususnya sekolah/ madrasah berasas Islam yang mendapat restu dari penjajah) pada masa ini mengalami transformasi dan bebas mengekspresikan diri untuk berkembang pada arah yang lebih maju.

Pada masa awal kemerdekaan (tahun 1946-1950), secara umum kondisi dan posisi pendidikan swasta dalam pendidikan nasional tidak jauh berbeda dengan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Menurut laporan Panitia Penyelidik Pengajaran pada waktu itu (1946), pendidikan swasta diperlakukan secara wajar, bahkan dalam hal-hal tertentu disebutkan tanpa ada diskriminasi. Di antara,isi laporan tersebut yang tidak diskriminatif adalah tentang adanya persamaan dalam hal ijazah, di mana ijazah negeri dan swasta tidak dibedakan. Juga, dibolehkannya murid-murid sekolah swasta untuk berpindah atau melanjutkan pelajarannya di sekolah negeri.

Dalam undang-undang no. 4 tahun 1950 pasal 14 tentang subsidi bagi sekolah swasta disebutkan bahwa sekolah swasta dapat menerima subsidi dari pemerintah untuk pembiayaan sekolah dengan syarat­ syarat yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah. Subsidi ini bisa diberikan seratus persen atau sekedarnya kepada semua jenis dan tingkat sekolah.[7] Namun pada kenyataanya, porsi yang diberikan tidak sesuai dengan kebutuhan pendidikan swasta dalam penyelenggaraan pendidikan dan timbul keengganan pihak swasta untuk memanfaatkan subsidi tersebut.

 3.      Pendidikan Swasta dalam SISDIKNAS

Perhatian pemerintah terhadap pendidikan pada awalnya cukup besar, terbukti dengan adanya intruksi untuk mendirikan pendidikan swasta sebanyak-banyaknya dan pemerintah bertanggung jawab dalam hal subsidi dan bantuan lainnya seperti guru (sebagaimana tertuang dalam UU No. 4 tahun 1950), banyak masyarakat yang berlomba-lomba menciptakan lembaga pendidikan untuk bersaing dalam proses pembangunan Indonesia. Tetapi, kemunculan pendidikan swasta ini tidak sepenuhnya hanya demi mendapat subsidi dari pemerintah, karena banyak lembaga-lembaga pendidikan swasta yang tidak tergantung, bahkan tidak mau menerima bantuan pemerintah tersebut.

Kondisi dan posisi pendidikan swasta di atas, pada tahun-tahun berikutnya mengalami perubahan yang bertolak belakang. Pada akhir tahun 80-an, lahirnya Undang Undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sisdiknas dengan idealisasi “setiap warga negara memperoleh kesempatan yang sama untuk belajar dan menyelenggarakan usaha­usaha pendidikan” (UU No. 2 Tahun 1989 Pasal: 5,6,7,8 dan 47), ternyata secara realitas tidak terbukti. Adanya diskriminasi antara lembaga pendidikan swasta dan lembaga pendidikan negeri adalah salah satu bukti ketidak­harmonisan antara idealitas UU dengan realitas yang ada itu. Dalam hal ini, Mastuhu’[8] mengatakan bahwa masih terdapat ketidakadilan, bahkan tidak demokratis antara keduanya. Dia mencontohkan dengan masih adanya pengelompokkan sekolah swasta secara kualitas dengan sekolah negeri, di mana sekolah swasta dikelompokkan menjadi Terdaftar, Diakui dan Disamakan dengan sekolah negeri. Begitu pula masalah pembiayaan dan masalah tata cara penerimaan siswa, praktek diskriminasi begitu mencolok. Dalam praktek penerimaan siswa atau mahasiswa, misalnya, hanya sebagian kecil masyarakat In­donesia yang bisa merasakan lembaga pendidikan negeri (terutama PTN), dan masih banyak contoh yang lainnya.Senada dengan hal itu, lahirnya UU No. 23 Tahun 2003 tentang Sisdiknas tidak jauh berbeda dengan kondisi masa UU sebelumnya. Pendidikan swasta secara eksplisit tidak tercantum dalam UU yang baru ini, sehingga keberadaanya dianggap misterius atau tidak jelas.

Lebih lanjut, hasil penelitian ADB (Asian Development Bank) dan UHK (The Univesity of Hongkong) tentang sistem pendidikan nasional kita, memperparah kondisi dan posisi riil pendidikan swasta. Penelitian ini membuktikan adanya diskriminasi bantuan dana antara lembaga pendidikan swasta dan lembaga perididikan negeri, terutama yang berupa dana penyelenggaraan (recurrent budgets) dan dana pengembangan (development budgets). Untuk SLTP, misalnya, siswa sekolah negeri yang siswanya mencapai 4.684.000 mendapat bantuan dana penyelenggaraan sebesar 1.760 milyar, sedangkan pada siswa sekolah swasta yang mencapai 2.262.000 mendapat bantuan dana penyelenggaraan 29 milyar, sehingga nominal yang didapat setiap siswa sekolah negeri adalah 376 ribu rupiah, sedang siswa sekolah swasta nominalnya hanya 21 ribu. Contoh ini jelas-jelas membuktikan terjadinya diskriminasi, sehingga tidak salah ketika kualitas dan kuantitas sekolah swasta pada umumnya di bawah sekolah negeri.[9]

Sistem pendidikan nasional diselenggarakan secara diskriminatif, jauh dari yang diidealkan, yaitu setiap warga negara memperoleh kesempatan yang sama untuk belajar dan menyelenggarakan usaha-usaha pendidikan (UU No. 2 Tahun 1989, pasal 5, 6, 7, 8 dan 47). Dalam kenyataannya, pelaksanaan sistem pendidikan sekolah-sekolah dan perguruan tinggi yang dikelola masyarakat berbeda dengan yang dikelola pemerintah (negeri). Sekolah swasta dikelompokkan menjadi tiga; terdaftar, diakui, dan disamakan dengan negeri.

Kondisi pendidikan swasta dalam Sisdiknas, yang telah diuraikan sebelumnya, terpuruk dalam dua poros; pertama, eksistensinya yang secara yuridis-formal “tak jelas”, kedua, pendidikan swasta dinomorduakan dalam memperoleh subsidi maupun bantuan teknis dari pemeriritah, kendati tercantum jelas bahwa pendidikan berbasis masyarakat (baca: swasta) dapat memperoleh bantuan dari pemerintah pusat/ pemerintah daerah secara adil dan merata. Secara kualitatif belum ada penelitian yang khusus mengungkap tentang sejauh mana kontribusi lembaga swasta terhadap pendidikan di Indonesia, namun secara umum dapat digeneralisasikan bahwa sumbangan sekolah swasta terhadap pendidikan adalah besar sekali walaupun kontribusi ini belum optimal karena sangat bervariasinya kualitas sekolah swasta.Harus dikatakan bahwa kontribusi lembaga pendidikan swasta untuk membangun dan memberdayakan SDMsudah amat jelas hingga harus diakui oleh pemerintah. “Pemerintah tak bisa lagi membeda­bedakan antara lembaga pendidikan negeri dengan swasta sehingga seharusnya bantuan dari pemerintah juga disalurkan pula ke sekolah swasta. Harus ada keseimbangan perlakuan sekolah negeri dengan sekolah swasta.Pemerintah didesak untuk mengubah kebijakan diskriminatif dalam bidang pendidikan yang lebih mementingkan keberadaan sekolah-sekolah negeri dan cenderung mengabaikan keberadaan sekolah swasta. Kebijakan yang diskriminatif itu menjadi pemborosan investasi dalam bidang pendidikan. Anggaran pemerintah dalam pendidikan sepantasnya bila dialokasikan pula untuk mensubsidi sekolah-sekolah swasta yang bermutu agar tetap eksis meski jumlah muridnya kecil.Oleh karena itu, sebaiknya pemerintah menghidupkan kembali subsidi kepada sekolah-sekolah swasta bermutu seperti pernah diterapkan pada 1950-an. Dengan cara itu sekolah swasta bisa mempertahankan mutu. Selama ini pemerintah selalu berdalih keuangan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan sekolah negeri pun tidak cukup. Padahal pemerintah adalah pemerintahan milik seluruh rakyat sehingga anggaran pemerintah harus dipakai untuk semua orang. Apalagi UU Pendidikan Nasional tidak lagi membedakan antara sekolah negeri dan swasta. Karena itu, dari segi tanggung jawab mestinya sama-sama. Untuk mendukung perguruan swasta, pemerintah bisa memulainya dengan memberikan berbagai kemudahan kepada swasta, mulai dari membebaskan swasta dari biaya Izin Mendirikan Bangunan, Pajak bumi Bangunan (PBB), dan hal-hal sederhana lainnya.Namun, pemberian subsidi terhadap sekolah swasta menghadapi banyak kendala. Memang akan amat mulia bila pemerintah dapat melakukannya. Tetapi, bila dilihat keadaan nyata; akan disimpulkan bahwa masalahnya tidak sederhana. Fenomena anggaran yang minim dan diskriminatif, terus berlangsung dalam pelaksanaan pendidikan. Dengan anggaran pendidikan yang amat terbatas sukar bagi pemerintah untuk menjalankan kewajibannya sendiri, apalagi melakukan subsidi kepada pihak swasta. Itulah yang kini dijumpai di Indonesia.Dari komitmen positif itu, pendidikan nasional kita diharapkan mampu meningkatkan mutu dan karakter bangsa, sehingga kemandirian bisa terwujud dan pada akhirnya mampu memberikan kontribusi dalam persaingan global. Melihat kondisi demikian apakah pemerintah mempunyai kemampuan memberi subsidi kepada pendidikan swasta _tanpa melalaikan kewajibannya menjalankan pendidikan secara baik. Barangkali lebih tepat bila dalam kondisi demikian pemerintah memperbaiki keadaan pendidikannya (negeri). Sedangkan pendidikan swasta yang pada dasarnya tidak tergantung pada pemerintah, tetap akan menjalankan kegiatan pendidikannya secara mandiri.  C.     PenutupKondisi pendidikan swasta: dalam Sisdiknas layak dicermati dan diupayakan problem solvingnya. Subordinasi pendidikan swasta, baik dalam hal subsidi maupun bantuan sarana dan prasarana teknis perlu segera diakhiri, karena bagaimanapuri juga pendidikan swasta telah memberikan kontribusi yang cukup signifikan bagi upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Pemerintah harus memiliki komitmen positif bagi kesuksesan pelaksanaan pendidikan nasional. Karenapendidikan adalah salah satu wujud utama tercapainya kemajuan suatu bangsa. Komitmen positif ini bisa diwujudkan dengan kebijakan yang seimbang oleh pemerintah antara yang swasta dan yang negeri.            DAFTAR PUSTAKA  

Amnur, Ali Muhdi, Konfigurasi Politik Pendidikan nasional, (Yogyakarta : Pustaka Fahima, 2007)

 

Mastuhu, Menata Ulang Sistem Pendidikan Nasional Dalam Abad 21, (Yogyakarta : Safira Insania Press, 2003)

 

Riyadi, Ali,  Ahmad, Menggugat Birokrasi Pendidikan Nasional, (Yogyakarta : Ar-ruz, 2006)

 

Sujana, Pendidikan Nonformal : Wawasan, Sejarah Perkembangan, Filsafat & Teori Pendukung, Serta Asas, (Jakarta: Fallah Production, 2004)

 

Skinner, Charles E., Essentials of Educational Psychology, (Tokyo : Maruzen Company Ltd)

 

Tilaar, H.A.R, Manajemen Pendididikan Nasinal, (Bandung: PT. Remaja Rodakarya, 1994)

 



[1] H.A.R Tilaar, Manajemen Pendididikan Nasinal, (Bandung: PT. Remaja Rodakarya, 1994), hal. 201

[2] Sujana, Pendidikan Nonformal : Wawasan, Sejarah Perkembangan, Filsafat & Teori Pendukung, Serta Asas, (Jakarta: Fallah Production, 2004), hal. 3

[3] Charles E. Skinner, Essentials of Educational Psychology, (Tokyo : Maruzen Company Ltd), P. 3

[4] Ali Muhdi Amnur, Menggugat Birokrasi Pendidikan Nasional, (Yogyakarta : Ar-ruz, 2006)

 159

[5] H.A.R. Tilaar, Op.Cit, hal. 200

[6] Ahmad Ali riyadi, Menggugat Birokrasi Pendidikan Nasional, (Yogyakarta : Ar-ruz, 2006), hal. 215

[7] Ali Muhdi Amnur,  Op.Cit, 163

[8] Mastuhu, Menata Ulang Sistem Pendidikan Nasional Dalam Abad 21, (Yogyakarta : Safira Insania Press, 2003, hal. 32-33

[9] Ali Muhdi Amnur,  Op.Cit,  hal. 165                       

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: